Ketapang, HNNtime.com – Proyek pembangunan Jembatan Girder Sungai Tapah tahap lanjutan, yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Ketapang-Kalbar tahun 2024, tampaknya jauh dari harapan. Hingga kini, progres pengerjaan proyek tersebut dilaporkan masih jauh dari target Rencana Anggaran Biaya (RAB), bahkan terkesan mangkrak.
Proyek ini bersumber dari anggaran DAU APBD dan telah 2 kali dianggarkan. Untuk tahap pertama anggaran tahun 2023 sebesar Rp 1.277.000.000,-. Kemudian pada tahap kedua 2024 proyek ini di anggarkan kembali sebesar Rp. 4.887.500.000,- dan CV Pilar Permata Abadi di percaya sebagai pelaksana. Proyek ini dijadwalkan selesai dalam waktu 180 hari kalender, dimulai pada 19 Juni 2024 dan berakhir 15 Desember 2024.
Berdasarkan pantauan langsung pada 14 Januari 2024, aktivitas di lokasi proyek terhenti total. Para pekerja yang dilaporkan sudah meninggalkan lokasi, sementara yang tersisa hanyalah operator alat berat dan pemilik alat yang masih menunggu kepastian dari pihak kontraktor. Mereka menyatakan akan menarik alat-alat mereka jika tidak ada kejelasan mengenai kelanjutan proyek.
Sementara, Kepala Dinas PUTR Ketapang, Dinery, Pada Jum’at 10 Januari 2025 lalu, menjelaskan di sejumlah media, proyek yang beralamat di Kecamatan Matan Hilir Selatan itu masih dalam pengerjaan, namun diakui Sang Kadis, pekerjaan lanjutan jembatan Sei Tapah itu belum selesai dan pelaksana bekerja dalam denda. “Belum selesai, mereka kerja dalam denda,” kata Denery pada media tersebut.
Fakta di lapangan, proyek yang dilaksanakan oleh CV Pilar Permata Abadi dengan nilai kontrak Rp 4,8 miliaran, hingga saat ini, kontraktor baru berhasil menyelesaikan satu balok girder di bagian awal jembatan. Sementara di bagian seberang sungai, hanya terlihat tumpukan pasir dan material pembesian yang terbengkalai tanpa tanda-tanda pengerjaan lebih lanjut.
Proyek yang dijadwalkan selesai 15 Desember 2024 dan melalui penambahan waktu selama 50 hari kalender dengan denda penundaan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak itu, progres di lapangan menunjukkan pesimisme terhadap penyelesaian proyek. Hingga 14 Januari 2024, hanya satu balok girder yang berhasil dikerjakan.
Saat ini, kinerja produsen menimbulkan sejumlah pertanyaan dari publik. Dengan nilai kontrak Rp 4,8 miliaran dan uang muka 30% yang mencapai Rp1,4 miliar, kemajuan di lapangan tampaknya tidak mencerminkan dana yang telah dicairkan. Publik juga melirik apakah ada item pekerjaan lain dalam RAB yang bisa menjelaskan alokasi dana sebesar itu untuk hanya satu balok girder.
Di samping itu, publik dalam hal ini menyerap urgensi pembangunan jembatan. Berdasarkan keterangan mereka, tidak ada perkampungan yang membutuhkan jembatan baru tersebut. Lokasi jembatan yang dikelilingi semak belukar, tidak terlihat dari pandangan mata ada rumah penduduk di sana. Jembatan lama yang masih berfungsi seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Dengan kondisi seperti ini, wajar jika ada desakan untuk mengkaji ulang kelanjutan proyek ini, terutama jika melihat banyaknya jalan kabupaten lain yang lebih membutuhkan perbaikan.
Sesuai informasi yang di dapat, proyek ini masih menyisakan satu tahap lagi, pekerjaan yaitu finishing. Namun, dengan kemajuan tahap kedua yang jauh dari target, calon kontraktor untuk tahap ketiga kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan besar. Tanpa alokasi anggaran tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan tahap kedua, risiko kegagalan semakin tinggi.
Seperti diketahui, dalam pengelolaan keuangan negara, penerapan skala prioritas menjadi langkah strategis untuk memastikan alokasi anggaran yang terbatas dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Skala prioritas, yang berarti penyusunan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, menjadi pedoman pemerintah dalam menetapkan arah penggunaan anggaran baik APBN maupun APBD.
Dengan skala prioritas, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan mendesak di masyarakat melalui evaluasi dan penelitian yang komprehensif. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memetakan proyek-proyek yang paling kritis dan memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat.
Proyek-proyek yang dianggap prioritas, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, atau penguatan pendidikan, akan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk memastikan tujuan pembangunan dapat tercapai.
Publik kini menunggu jawaban dari pihak yang berwenang terkait kelanjutan proyek ini, sekaligus berharap adanya evaluasi mendalam terhadap efektivitas anggaran dan manfaat pembangunan Jembatan Girder Sungai Tapah.
Publik berkeyakinan Tanpa fokus pada persoalan utama yang menjadi prioritas, anggaran yang tersedia tidak akan mampu menyelesaikan masalah secara efektif.
Sampai berita ini ditayangkan, HNNtime.com masih melakukan pengumpulan data dan mengkonfirmasi pihak-pihak terkait, juga, mewawancarai sejumlah praktisi hukum di bidangnya guna diminta pendapatnya.
